Pelayanan Publik Harus Berorientasi Pada Kepentingan Publik

Senin, 18 Juli 2011 09:56:53 - oleh : suharsiwi

Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni., M.Si. menyampaikan materi Diklat Manajemen Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik yang diselenggarakan SCBD Bappeda Sragen pada Rabu-Selasa (22-28/6) di Badan Diklat dan Litbang Sragen.

Sragen- Untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah dalam pelayanan publik, SCBD Sragen menggelar Diklat Manajemen Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik pada Rabu-Selasa (22-28/6) di Badan Diklat dan Litbang Sragen.

Pelatihan ini dihadiri sejumlah pejabat eselon II perwakilan dari masing-masing SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen. Pelatihan digelar dengan tujuan untuk membekali ketrampilan serta kemampuan para aparat mengenai pelayanan publik.

Pelayanan publik sebagaimana yang diungkapkan Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni., M.Si. selaku narasumber mengungkapkan bahwa di era desentralisasi seperti ini pelayanan publik harus lebih responsif terhadap kepentingan publik dan berorientasi pada kepuasan pelanggan (costumer-driven government).

Ciri-ciri pelayanan publik yang mementingkan kepentingan publik menurutnya lebih mengutamakan apa yng diinginkan masyarakat dan pada hal tertentu pemerintah juga berperan untuk memperoleh pendapat dari masyarakat atas pelayanan yang dilaksanakan. "Pelayanan publik juga lebih memfokuskan diri pada pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap fasilitas-fasilitas pelayanan yang telah dibangun bersama," ungkapnya.

Kepentingan publik tidak hanya sebatas pada kepentingan masyarakat dewasa, lebih dari itu kepentingan publik juga menyentuh kepentingan anak-anak. Oleh karena itu dalam pelatihan ini juga dijelaskan mengenai pelayanan publik dalam pembangunan dan pengembangan kota layak anak.

Kota layak anak menurut Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni., M.Si. harus dikembangkan karena anakmerupakan sepertiga dari total penduduk. Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa anak merupakan investasi SDM yang tumbuh dan berkembang secara optimal dan terlindungi. Selama ini pembangunan untuk anak masih bersifat parsial dan segmentatif.

Dengan Kota Layak Anak pembangunan tersebut dapat dilakukan secara holistik karena kota layak anak merupakan sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalamkebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.

Selain Pelayanan Publik dalam Pembangunan dan Pengembangan Kota Layak Anak ada empat fokus utama lainnya dalam pelatihan yang diselenggarakan selama 5 hari ini yaitu Pelayanan Publik untuk mendukung Optimalisasi dan Pengembangan Kepariwisataan di Kabupaten Sragen, Pelayanan Publik dalam mendukung Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Publik dalam Membangun Sarana dan Prasarana Perkotaan danPelayanan Publik dalam mewujudkan Pendidikan yang bermutu.

kirim ke teman | versi cetak

Berita "Berita" Lainnya